Borosnya Studi Banding Dosen
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro awal November ini memberangkatkan 40 dosennya studi banding ke luar negeri. Langkah ini dinilai mahasiswa sebagai pemborosan.
STUDI banding diikuti para guru besar senior dan dosen tematis (dosen yang jurusannya sesuai dengan tema keberangkatan). Studi banding ini sedianya akan disusul pula oleh lima orang mahasiswa yang terdiri atas Ketua BEM FH, Ketua Senat FH, dan tiga orang mahasiswa berprestasi pada Desember ini. Universitas yang dituju, antara lain Universitas Culalangkon (Thailand), Universitas Temasek (Singapura), dan Universitas Kebangsaan Malaysia (Malaysia).
Etty, mahasiswa FH 2004 menanggapi, penggunaan uang sebesar Rp 200 juta untuk studi banding dosen ke luar negeri merupakan pemborosan. “Daripada untuk membiayai dosen studi banding ke luar negeri, lebih baik uang tersebut digunakan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat untuk mahasiswa, misalnya biaya praktikum, kegiatan kemahasiswaan, atau meningkatkan kemampuan akademik dosen, tapi tidak harus keluar negeri,” tegas dia.
Setali tiga uang, Nando, mahasiswa FH 2003 mengutarakan, studi banding dengan universitas di luar negeri tidak harus dilakukan dengan bepergian ke luar negeri. “Mereka (para dosen) bisa melakukannya lewat internet, tidak perlu buang-buang duit hanya untuk ke luar negeri. Jika ingin bertukar informasi dengan universitas luar negeri, akan lebih efektif jika mengadakan kegiatan yang mengundang dosen-dosen luar negeri,” ungkap dia.
Ketua Senat Mahasiswa FH Ofis Ricardo berpendapat,jumlah dosen yang diberangkatkan tidak harus sebanyak 40 orang. “Kenapa tidak 20 dosen saja yang diberangkatkan untuk menghemat dana tersebut,” ungkap mahasiswa angkatan 2004 ini.
Senat Mahasiswa dari awal mempertanyakan urgensi dan kejelasan dana yang dipakai untuk studi banding. Hingga sekarang, pihak dekanat belum juga menyampaikan transparansi dana seperti yang diajukan Senat Mahasiswa sejak lama. “Penjelasan yang diperoleh Senat bila meminta kejelasan dana, (dekanat menyampaikan) dana tersebut bukan dari uang mahasiswa, tapi dari donatur dan sponsor,” terang Ofis.
Pembantu Dekan I FH Yos Johan Utama menjelaskan, studi banding dilakukan sesuai dengan visi Undip, yaitu menjadi universitas terdepan di Asia Pasifik pada 2018. Dengan studi banding ini, diharapkan para dosen mempunyai kemampuan seperti dosen-dosen di Asia Pasifik. Di samping itu, juga untuk memperkenalkan Undip kepada dunia serta internasionalisasi kurikulum dan mahasiswa. “Fakultas Hukum Undip termasuk fakultas paling akhir yang mengirimkan dosennya ke luar negeri dibanding dengan fakultas lain, seperti FISIP, Ekonomi (FE), dan Sastra (FS),” tandas dia.
Soal studi banding yang dinilai boros oleh kalangan mahasiswa, Yos berujar, uang sekitar Rp 200 juta termasuk sedikit jika dibandingkan dana studi banding yang dikeluarkan fakultas lain.Jika diperinci, masing-masing dosen hanya menghabiskan Rp 5 juta per dosen. Sedangkan biaya studi banding fakultas lain mencapai Rp 25 juta per dosen karena tujuannya hingga ke Amerika. “Beda dengan Fakultas Hukum yang mengambil tujuannya dekat dengan Indonesia. Jadi, dana bisa ditekan,” ujarnya.
Yos mengatakan, seluruh pengeluaran studi banding diambil dari dana Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) ditambah dengan dana fakultas.
Kegiatan studi banding rencananya diadakan setahun sekali. Studi banding kali ini mengambil tema Tata Negara dan HAKI. Kegiatan yang dilakukan, antara lain berupa ceramah, diskusi, dan pertukaran ilmu. Kegiatan studi banding juga untuk mempersiapkan akreditasi yang akan dilaksanakan pada 2010 mendatang. (Nurul/ Manunggal)
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro awal November ini memberangkatkan 40 dosennya studi banding ke luar negeri. Langkah ini dinilai mahasiswa sebagai pemborosan.
STUDI banding diikuti para guru besar senior dan dosen tematis (dosen yang jurusannya sesuai dengan tema keberangkatan). Studi banding ini sedianya akan disusul pula oleh lima orang mahasiswa yang terdiri atas Ketua BEM FH, Ketua Senat FH, dan tiga orang mahasiswa berprestasi pada Desember ini. Universitas yang dituju, antara lain Universitas Culalangkon (Thailand), Universitas Temasek (Singapura), dan Universitas Kebangsaan Malaysia (Malaysia).
Etty, mahasiswa FH 2004 menanggapi, penggunaan uang sebesar Rp 200 juta untuk studi banding dosen ke luar negeri merupakan pemborosan. “Daripada untuk membiayai dosen studi banding ke luar negeri, lebih baik uang tersebut digunakan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat untuk mahasiswa, misalnya biaya praktikum, kegiatan kemahasiswaan, atau meningkatkan kemampuan akademik dosen, tapi tidak harus keluar negeri,” tegas dia.
Setali tiga uang, Nando, mahasiswa FH 2003 mengutarakan, studi banding dengan universitas di luar negeri tidak harus dilakukan dengan bepergian ke luar negeri. “Mereka (para dosen) bisa melakukannya lewat internet, tidak perlu buang-buang duit hanya untuk ke luar negeri. Jika ingin bertukar informasi dengan universitas luar negeri, akan lebih efektif jika mengadakan kegiatan yang mengundang dosen-dosen luar negeri,” ungkap dia.
Ketua Senat Mahasiswa FH Ofis Ricardo berpendapat,jumlah dosen yang diberangkatkan tidak harus sebanyak 40 orang. “Kenapa tidak 20 dosen saja yang diberangkatkan untuk menghemat dana tersebut,” ungkap mahasiswa angkatan 2004 ini.
Senat Mahasiswa dari awal mempertanyakan urgensi dan kejelasan dana yang dipakai untuk studi banding. Hingga sekarang, pihak dekanat belum juga menyampaikan transparansi dana seperti yang diajukan Senat Mahasiswa sejak lama. “Penjelasan yang diperoleh Senat bila meminta kejelasan dana, (dekanat menyampaikan) dana tersebut bukan dari uang mahasiswa, tapi dari donatur dan sponsor,” terang Ofis.
Pembantu Dekan I FH Yos Johan Utama menjelaskan, studi banding dilakukan sesuai dengan visi Undip, yaitu menjadi universitas terdepan di Asia Pasifik pada 2018. Dengan studi banding ini, diharapkan para dosen mempunyai kemampuan seperti dosen-dosen di Asia Pasifik. Di samping itu, juga untuk memperkenalkan Undip kepada dunia serta internasionalisasi kurikulum dan mahasiswa. “Fakultas Hukum Undip termasuk fakultas paling akhir yang mengirimkan dosennya ke luar negeri dibanding dengan fakultas lain, seperti FISIP, Ekonomi (FE), dan Sastra (FS),” tandas dia.
Soal studi banding yang dinilai boros oleh kalangan mahasiswa, Yos berujar, uang sekitar Rp 200 juta termasuk sedikit jika dibandingkan dana studi banding yang dikeluarkan fakultas lain.Jika diperinci, masing-masing dosen hanya menghabiskan Rp 5 juta per dosen. Sedangkan biaya studi banding fakultas lain mencapai Rp 25 juta per dosen karena tujuannya hingga ke Amerika. “Beda dengan Fakultas Hukum yang mengambil tujuannya dekat dengan Indonesia. Jadi, dana bisa ditekan,” ujarnya.
Yos mengatakan, seluruh pengeluaran studi banding diambil dari dana Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) ditambah dengan dana fakultas.
Kegiatan studi banding rencananya diadakan setahun sekali. Studi banding kali ini mengambil tema Tata Negara dan HAKI. Kegiatan yang dilakukan, antara lain berupa ceramah, diskusi, dan pertukaran ilmu. Kegiatan studi banding juga untuk mempersiapkan akreditasi yang akan dilaksanakan pada 2010 mendatang. (Nurul/ Manunggal)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar