Migrant Workers Berhak Diperhatikan
WARGA Negara Indonesia (WNI) yang bepergian ke luar negeri harus melaporkan diri ke Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) setempat. Jadi ketika ada masalah apapun, KBRI dapat membantu yag bersangkutan.
Demikian disampaikan Direktur Perlindungan WNI Departemen Luar Negeri RI Teguh Wardoyo saat berbicara dalam seminar nasional Perlindungan Tenaga Migran (migrant workers) Indonesia di Luar Negeri, Kamis (6/11), di gedung Pascasarjana Universitas Diponegoro.
Persoalan tenaga kerja Indonesia (TKI) menurutnya muncul sejak calon tenaga kerja menjalani rekrutmen pada agen tenaga kerja luar negeri. Tak jarang KBRI harus bekerja ekstra dalam membantu memecahkan permasalahan TKI di luar negeri. “Hal kecil yang kadang menjadi masalah adalah perbedaan budaya antara Indonesia dan negara tujuan TKI,” ungkap Teguh.
Sopan-santun yang menjadi khas masyarakat Indonesia tak jarang memicu permasalahan bagi para TKI. “TKW senyum, majikan malah mengartikannya lain,” tambah alumnus Fakultas Hukum Undip angkatan 1981 ini.
Acara yang diselenggarakan bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Undip ini mengangkat tema perlindungan bagi TKI. Akhir-akhir ini banyak sekali kasus kekerasan terhadap TKI di luar negeri yang tak jarang menimbulkan korban jiwa. Selain Teguh, hadir pula perwakilan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Tengah dan LRC-KJHAM.
Kosordinator LRC-KJHAM, Evarisan, mengkritik nilai tawar Indonesia yang amat kurang di mata negara tujuan TKI. “Dibandingkan dengan Singapura, Indonesia nilai tawarnya amat kurang,” tegasnya.
Langkah yang dapat diambil Indonesia untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan melalui jalur diplomasi atau hubungan luar negeri dengan negara-negara tujuan TKI. (Rochmat Alie/Manunggal)
WARGA Negara Indonesia (WNI) yang bepergian ke luar negeri harus melaporkan diri ke Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) setempat. Jadi ketika ada masalah apapun, KBRI dapat membantu yag bersangkutan.
Demikian disampaikan Direktur Perlindungan WNI Departemen Luar Negeri RI Teguh Wardoyo saat berbicara dalam seminar nasional Perlindungan Tenaga Migran (migrant workers) Indonesia di Luar Negeri, Kamis (6/11), di gedung Pascasarjana Universitas Diponegoro.
Persoalan tenaga kerja Indonesia (TKI) menurutnya muncul sejak calon tenaga kerja menjalani rekrutmen pada agen tenaga kerja luar negeri. Tak jarang KBRI harus bekerja ekstra dalam membantu memecahkan permasalahan TKI di luar negeri. “Hal kecil yang kadang menjadi masalah adalah perbedaan budaya antara Indonesia dan negara tujuan TKI,” ungkap Teguh.
Sopan-santun yang menjadi khas masyarakat Indonesia tak jarang memicu permasalahan bagi para TKI. “TKW senyum, majikan malah mengartikannya lain,” tambah alumnus Fakultas Hukum Undip angkatan 1981 ini.
Acara yang diselenggarakan bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Undip ini mengangkat tema perlindungan bagi TKI. Akhir-akhir ini banyak sekali kasus kekerasan terhadap TKI di luar negeri yang tak jarang menimbulkan korban jiwa. Selain Teguh, hadir pula perwakilan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Tengah dan LRC-KJHAM.
Kosordinator LRC-KJHAM, Evarisan, mengkritik nilai tawar Indonesia yang amat kurang di mata negara tujuan TKI. “Dibandingkan dengan Singapura, Indonesia nilai tawarnya amat kurang,” tegasnya.
Langkah yang dapat diambil Indonesia untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan melalui jalur diplomasi atau hubungan luar negeri dengan negara-negara tujuan TKI. (Rochmat Alie/Manunggal)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar